MENGENANG SEJARAH BAPAS PATI

SEJARAH BAPAS PATI

         Masyarakat beranggapan bahwa pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bahkan ada sebagian kelompok masyarakat berasumsi demikian, termasuk di dalamnya kaum akademisi. 

    
    Perlu diketahui bahwa sistem Pemasyarakatan pertama kali lahir pada tanggal 27 April 1964. Awalnya proses pembinaan narapidana untuk kembali ke masyarakat hanya dilaksanakan melalui pembinaan dalam lembaga oleh Lapas. Dalam perkembangannya proses reintegrasi sosial narapidana dengan masyarakat dilaksanakan melalui 2 jalur yakni pembinaan dalam Lembaga oleh Lapas dan pembinaan luar lembaga oleh Balai Bispa (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Bispa sebagai salah satu unit pemasyarakatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pertama-tama lahir pada tahun 1966 di Jakarta. Kala itu bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Pusat dengan jumlah personalnya baru 3 orang yaitu Bp. Amir Mahdum, Bc.SW sebagai Ketua dan dibantu oleh Bp. Sumarsono, Bc.SW dan Bp. Bahtiar Ibrahim, Bc.SW. Dasar hukum pendiriannya Bispa Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Semarang dan Kantor Bispa Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Pusat dihapus dan digantikan / didirikan Kantor Balai Bispa Jakarta Pusat, Jakarta Barat Selatan dan Jakarta Timur Utara.

     Selanjutnya pada tahun 1971 dibuka Balai Bispa Surakarta (Solo) dan Malang. Pada tahun 1977 dibuka lagi Balai Bispa Purwokerto, Pekalongan, Wates, Wonosari, Madiun, Kediri, Pekanbaru, Pati dan lain-lain.

     Balai Bispa Pati secara resmi berdiri dan mulai melaksankan tugas-tugasnya sejak tanggla 26 Mei 1977 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.P.3 / 78 / 24 yaitu dengan ditunjuknya Bp. Drs. Widarjono sebagai Kepala.

Balai Bispa Pati berdirinya berdasarkan :

1. Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974

2. SK Menteri Kehakiman RI Y.S.4 / 3 / 7 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen           Kehakiman

3. SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 1 – 6 – 1976 No. Y.S.4 / 3 / 7 Tahun 1976 tentan Pembentukan Balai Bispa dalam  lingkungan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga.

4.  Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.4 / 12 / 20 Tahun 1976 tentang Susunan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bispa adalah unit Pelaksana di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Ketika pertama kali berdiri, Balai Bispa Pati untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) orang pegawai yag merupakan bantuan dari Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Pati.

Dalam perkembangannya, sampai saat ini Balai Bispa Pati telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu:

1.   Pada tanggal 15 Januari 1983 serah terima Jabatan Kepala Balai Bispa Pati dari Bp. Drs. Widarjono kepada

      Bp. ST.   Wardojo, BA

2.   Pada tanggal 5 September 1995,serah terima jabatan dari Bp ST.Wardojo,BA kepada Bp J.Koesnidar pada tanggal 30 Desember 1995 disahkan UU No.12 Tahun 1995 tentang “ Pemasyarakatan “ nama Balai Bispa diganti menjadi Bapas,singkatan dari Balai Pemasyarakatan sampai sekarang.

3.  Tahun 1999 Bp J.Koesnindar memasuki masa pension

4.  Bulan September 2003 Jabatan Kepala Bapas Pati dipegang oleh Bp.Surtam BcIP

5.  Bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Januari 2006 Jabatan Kepala Bapas Pati dipegang oleh Bp Iwan Pramono,Bc IP SH.

6.  Bulan Januari 2006 s/d Desember 2007 Jabatan Kepala Bapas Pati dipegang oleh Bp.Muhammad Rodhi,Bc IP SH

7.  Bulan Januari 2008 s/d 1 Juni 2009 Jabatan Kepala Bapas Pati dipegang oleh Bp.Ahmad Hardi,SH

8.  Pada tanggal 2 Juni 2009 Jabatan Kepala Bapas Pati diserahterimakan dari Bp Ahmad Hardi,SH kepada

     Bp Edy Wahyu Nugroho,SH MH.

9.  Pada tanggal 14 Januari 2012 Jabatan Kepala Bapas Pati diserahterimakan dari Bp Edy Wahyu Nugroho,SH MH kepadaBp. RM Dwi Arnanto,SH MH.

Bapas Pati memiliki wilayah hukum (daerah kerja) meliputi 6 Kabupaten,yaitu kabupaten  Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, dan Demak. Dengan beban kerja yang meliputi 6 daerah kabupaten itu hanya didukung oleh 22 orang pegawai,yang teridiri dari 10 petugas tehnis dan 12 orang petugas administrasi. Faktor Sumber Daya Manusia yang ada kurang memadai untuk menangani beban kerja yang ada meliputi tugas-tugas pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, penelitian pemasyarakatan baik untuk keperluan pembinaan napi maupun persidangan anak di Pengadilan Negeri, serta pendampingan  persidangan anak.

Sejak diberlakukannya UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No.3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Balai Pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam sistem tata peradilan pidana. Oleh sebab itu dengan penulisan singkat tentang Profile Bapas Pati ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan lebih mengenalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan sistim pemasyarakatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.